Desember 28, 2012

Di mana hati nurani kenapa harus Politik atau Popularitas?

14.11

Akhir-akhir ini banyak pelawak, penyanyi, bintang sinetron, dan para artis lain muncul sebagai politisi. Menjadi anggota DPR atau menduduki jabatan-jabatan penting dalam lembaga eksekutif di tingkat pusat dan daerah. Mereka tampil bukan mewakili profesinya, tetapi dicalonkan partai-partai politik. Pertanyaan yang timbul, mengapa partai-partai politik lebih bersedia mencalonkan para artis ketimbang kader-kadernya sendiri?

Alasan pertama, karena para artis lebih populer dibandingkan dengan kader-kader partai pada umumnya. Artis lebih sering tampil didepan umum. Mereka tampil sebagai penghibur, singkatnya untuk menyenangkan masyarakat. Lain halnya dengan para kader partai. Mereka jarang tampil di depan publik. Kalaupun ada yang muncul, di antaranya sebagai koruptor atau pembela koruptor atau karena perkara-perkara lain yang tidak menyenangkan.

Kedua, dewasa ini artis yang muncul sebagai para politisi, sedikit banyak, lebih siap dibandingkan dengan para kader partai. Baik tentang ilmu pengetahuan umum maupun dalam penguasaan masalah-masalah yang mereka hadapi. Hal ini kedengarannya aneh dan berlebihan. Tapi memang demikianlah kenyataannya.

Para artis menyadari bahwa politk bukan bidangnya. Karena itu mereka cenderung terdorong untuk mempersiapkan diri. Mereka mulai membaca, sementara akting sudah mereka kuasai. Sebagai contoh lihat saja Nurul Arifin, Miing, Rieke Dyah Pitaloka, Rano Karno, Tantowi Yahya dan lain-lain.
Sementara kader-kader partai merasa diri sudah pintar dan mahir, padahal banyak yang belum tahu apa-apa. Yang sudah pintar dan berpengalaman, di antaranya banyak yang sudah tercemar.

Dilihat dari kemestian adanya pertanggungjawaban partai kepada rakyat dan bangsa sebagai salah satu pilar demokrasi, hal ini sangat disayangkan. Kalau kader-kader partai tidak siap untuk dicalonkan sebagai anggota legsilatif, apalagi eksekutif, untuk apa ada partai politik? Bukankah partai politik diperlukan untuk mempersiapkan kader-kadernya menjadi anggota-anggota DPR dan jabatan publik lainnya yang dapat mengartikulasikan aspirasi masyarakat, mengangkatnya masuk dalam agenda kebijakan dan menggolkannya menjadi kebijakan nasional.

Dengan demikian kebijakan nasional yang dituangkan dalam UU, Perpu, PP dan Kepres benar-benar menampung aspirasi dan kepentingan rakyat. Selanjutnya mengawasi untuk menjamin terlaksanya kebijakan itu. Sebab itulah maka anggota DPR disebut sebagai wakil rakyat, dan karena itu dipanggilkan sebagai Yang Terhormat.

Selanjutnya, partai-partai politik harus tahu, bahwa rakyat semakin pintar dan kritis. Mereka tidak bisa ditipu lagi untuk sekedar menyodorkan orang-orang populer dalam masyarakat yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan prinsip atau ideologi partai yang bersangkutan dan tidak terlatih untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Selain dari itu, sudah sepantasnya pula kader-kader partai memprotes pengurusnya kalau mendahulukan pencalonan orang luar sekedar karena popularitas daripada kader partai sendiri. Ketidakmampuan kader adalah tanggungjawab pimpinan partai untuk meningkatkannya. Mempopulerkan kader menjadi tanggung jawab bersama antara pimpinan dan kader partai sendiri.

Pengalaman di banyak negara maju menunjukkan, bahwa partai politik merupakan salah satu lembaga pendidikan yang sangat penting. Mereka tidak sekedar dilatih untuk pintar berdebat, tetapi juga penguasaan ilmu pengetahuan tentang politik, ketatanegaraan, hukum, ekonomi dan lain-lain.

Partai politik tidak sekedar hanya mencalonkan orang-orang yang sudah jadi dari luar, tapi juga menjadikan mereka yang belum jadi menjadi orang-orang 'jadi' dan siap untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Partai boleh merekrut orang-orang jadi dari luar partai, tapi dengan terlebih dahulu menjadikan dia kader partai dalam batas waktu tertentu. Tidak sekedar asal mencalonkan, untuk kemudian loncat kepartai lain. Loncat-meloncat seperti itu tidak baik untuk pertumbuhan demokrasi dimasa yang akan datang.

Sekedar sebagai perbandingan ada baiknya kalau partai-partai politik meninjau sistem pengkaderan di negara-negara maju yang partai politiknya mempunyai peran penting seperti Australia, Jepang, China, Jerman, Inggeris, Perancis dan Rusia.

*) Said Zainal Abidin, adalah ahli manajemen pembangunan daerah (regional development management) dan kebijakan publik, guru besar STIA LAN. Sekarang sebagai penasihat KPK.
Edited juda 

Terimakasih sudah berkunjung di blog

Kurang lebihnya kami mohon maaf Saya hanya menshare apa yang saya ketahui Saran dan kritik yang membangun silahkan di pos lewat kotak komentar Bagi temen yang berkeinginan berbagi link silahkan salin teks di bawah ini dan taruh di blog saudara

0 komentar:

Posting Komentar

PesantrengaulDuniaPengetahuanPantes PromosiIndo Keris GallerySFI Post BlogIndo Permata GalleryIndo Auto Backlinkfreebanner4uIndo Link ExchangeKedatom TubansatriopiningitPantes BakerySERBA SERBIProlingkungan Link ExchangeIndo Keriskatamutiara4uBisnis Pantesbloggratiss4uBonsai TubansangrajamayaTuban BonsaiWARGA BISNISInvestasi TubanbertaubatlahTuban Bumi Walifreebacklinks4uTuban_BatikiklanwargaTuban Dalam AngkasurgalokaPDRB TubansehatwalafiahSLHD_TubaniklansahabatTuban Dalam GambarSERIBU KAWANiklanseribuiniinfo4useribusayangSENI LUKISTEMPLATE GRATISAGUS FAUZY4905GOBLOGANEKA VIDEOFECEBLOG 4UIsurgawebbabulfatahbacklinkgratis4uBUSANA MUSLIMseribukatamutiaraText Backlink ExchangesmajelisrasulullahSERIBU KAWANText Backlink ExchangeSistema Enlaces Reciprocosbedava - Free Backlink - www.linkdevi.combedava - Free Backlink - www.v8link.com

 

© 2013 Erapengetahuan. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top