KNPI Minta Ormas Pemuda Dapat Rp 1 Miliar

KOMPAS.com - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mengapresiasi sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam penguatan demokrasi di Indonesia. Apresiasi itu disampaikan dalam acara "Indonesia Democracy Outlook" yang digelar KNPI di Jakarta, Selasa (15/1/2013).
Ketua Umum DPP KNPI Taufan Eko Nugroho Rotorasiko mengatakan, Presiden telah menjunjung nilai dan etika demokrasi. Setiap menghadapi masalah, salah satunya konflik, kata dia, Presiden selalu menyelesaikan melalui instrumen demokrasi.
Apresiasi lain, Taufan menambahkan, Presiden demokratis dalam menggunakan kekuasaannya. "Ada pengakuan dunia internasional atas peran seorang pemimpin pada penguatan nilai dan etika demokrasi," katanya.
Setelah mengapresiasi Presiden, Taufan lalu meminta agar pemerintah lebih memperhatikan KNPI. Pihaknya berharap agar para pemimpin yang tergabung dalam KNPI diberi beasiswa. Permintaan lain, diberikan kesempatan bekerja, baik di posisi strategis pemerintahan maupun BUMN.
Permintaan selanjutnya, yakni kucuran dana untuk 116 organisasi kepemudaan yang tergabung dalam KNPI. Taufan menyebut masing-masing ormas diharapkan mendapat dana Rp 1 miliar dari APBN. "Itu memberikan dorongan kepada pemuda Indonesia untuk bekerja," kata dia.
Dalam pidatonya, Presiden langsung menanggapi permintaan itu. Dia langsung meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh yang hadir dalam acara untuk merealisasikan permintaan beasiswa. Tentunya, kata Presiden, ada persyaratan menerima beasiswa. Ucapan Presiden itu disambut riuh tepuk tangan.
Terkait pekerjaan di pemerintahan maupun BUMN, Presiden mengatakan, terbuka bagi orang-orang profesional di KNPI. "Kalau BUMN ada syaratnya berhenti dari parpol. Kalau KNPI punya profesional sangat bisa, entah pimpinan atau komisaris BUMN," kata Presiden kembali disambut tepuk tangan.
Adapun terkait kucuran dana, Presiden tak dapat menjanjikan lantaran harus terlebih dulu dibicarakan bersama DPR. Namun, dia langsung meminta Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono untuk membicarakannya dengan DPR.
"Tapi idenya untuk berikan bantuan dalam jumlah yang tepat sepanjang tidak dilarang undang-undang saya setujui. Kalau jumlahnya tepat, adil, DPR setujui pahalanya tinggi sekali," pungkas Presiden. Kali ini, tepuk tangan ratusan pengurus KNPI lebih riuh.

By: Unknown On 01.49

Continue Reading

PSSI dan KPSI ( volume 5)

• Maret 2012:

-KONI bentuk tim kecil rekonsiliasi yang terdiri dari perwakilan PSSI dan KPSI

-Persipura cabut tuntutan ke CAS

• 15 maret 2012: KONI keluarkan Sembilan butir pernyataan yang intinya meminta penyelesaian polemik PSSI diselesaikan dengan mediasi atau arbitrase. Keputusan Arbitrase diminta KONI untuk dipatuhi PSSI dan KPSI. Jika polemik tidak kunjung berakhir, KONI akan ambil alih kenda;I PSSI.

• 16 Maret 2012:

-FIFA nyatakan tidak anggap apa yang dinamakan Kongres KPSI yang akandigelar KPSI 18 maret. FIFA nyatakan hanya mengetahui Kongres Tahunan PSSI di Palangkaraya.  “Harap dicatat, FIFA tidak pernah berpikir hadir dalam kegiatan yang disebut "Kongres KPSI". Kami percaya informasi ini dapat membantu,” tulis Media Departemen FIFA.

-CAS nyatakan tolak gugatan KPSI soal KLB PSWSI. CAS juga menyatakan tidak bisa membatalkan Kongres Tahunan PSSI

• 17 maret 2012: KPSI tidak bergeming dan tetap gulirkan kongres. 10 poin dihasilkan dalam kongres KPSI di antaranya siap menerima sanksi FIFA sebagai solusi penyelesaian polemik.

• 18 Maret 2012–KPSI gulirkan KLB yang akhirnya memilih La Nyalla mattalitti jadi Ketua PSSI baru versi KPSI. Kongres tidak dihadiri satupun [erwakilan AFC atau FIFA

• 18 Maret 2012—PSSI menggelar kongres di palangkaraya yang menghasilkan lima keputusan yang salah satunya mengaku LSI. Pengakuan LSI sebagai respon PSSI dilatarbelakangi solusi untuk menyelesaikan polemik dan menghindari sanksi FIFA untuk persepakbolaan Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID,Oleh: Abdullah Sammy/Wartawan Olahraga Republika
Redaktur: Heri Ruslan

By: Unknown On 21.00

Continue Reading

PSSI dan KPSI ( volume 4)

• 2 Januari 2012: KPSI menggugat PSSI ke CAS dan FIFA. KPSI meminta CAS menganulir keputusan pemecatan La Nyalla, dan tuntutan KLB. Di pihak lain Persipura juga menggugat PSSI dan AFC perihal pencoretan mereka dari Liga Champions Asia.

• 10 Januari 2012: PSSi melakukan verifikasi surat tuntutan KLB dari Pengprov. PSSI menyatakan klaim 452 dukungan KLB salah karena nyatanya hanya 320 anggota yang menuntut KLB PSSI yang artinya kurang dari 2/3. PSSI nyatakan KLB tidak memenuhi syarat. Sebagai gantinya PSSi akan gelar kongres tahunan pada Maret 2012. KPSI tolak verifikasi PSSI. KLB tetap dicanagkan KPSI.

• 17 Januari 2012: FIFA mendorong Kongres Tahunan PSSI, bukan KLB. FIFA berpatokan pada kongres Bali.

• 2 Februari 2012: Gugatan Persipura atas PSSI dikabulkan CAS lewat putusan sela. Perspiura bermain di LCA

• 8 Februari 2012: PSSI nyatakan kemungkinan akui LSI. KPSI menilai pernytaan PSSI sudah terlambat. KPSI ngotot KLB. Sebelumnya KONI telah pertemukan KPSI dan PSSI untuk rekonsiliasi. KONI mengundang Djohar Arifin Husin dan Nirwan Bakrie dalam sebuah pertemuan rekonsiliasi.

• 29 Februari 2011: Timnas Indonesia yang dihuni pemain IPL dibantai Bahrain 0-10. Kekalahan yang langsung menimbulkan kecaman dan dimanfaatkan KPSI. “Kekalahan Indonesia atas Bahrain 10-0 merupakan catatan paling memalukan dalam sejarah sepak bola Indonesia. Kekalahan tersebut dikarenakan, Timnas adalah produk karbitan dari mesin IPL. Agar tidak mencetak sejarah buruk lagi, maka revolusi PSSI adalah harga mati, dan KLB adalah langkah pasti.Djohar dkk monggo silahkan mundur diri dari arena sepak Bola karena kepengurusanya hanya melahirkan petaka Sepak Bola Indonesia,” ungkap La Nyalla.

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Abdullah Sammy/Wartawan Olahraga Republika
Redaktur: Heri Ruslan

By: Unknown On 20.56

Continue Reading

PSSI dan KPSI ( volume 3)

• 1 Desember 2011: LSI resmi berputar diikuti 18 klub. PSSI langsung melayangkan surat ke FIFA tentang LSI yang berputar tanpa izin federasi. Dualisme kompetisi dimulai.

• 13 Desember 2011:

-Rahmad Darmawan (RD) mundur dari timnas karena merasa gagal memenuhi prestasi di Sea Games. RD juga menyatakan penolakannya terhadap pernyataan Ketua Umum PSSI Djohar Arifin soal pelarangan pemain LSI memperkuat timnas.

 -Komisi Disiplin PSSI menjatuhkan sanksi kepada seluruh tim LSI. Hukuman degradasi dan sanksi pembekuan dijatuhkan.

-FIFA menjawab surat aduan La Nyalla Mattalitti soal polemik PSSI. Menurut FIFA kemelut PSSI bisa diselesaikan lewat mediasi dan arbitrase.

• 14 Demeber 2011: Forum Pengprov PSSI (FPP) mengeluarkan 10 pernyataan yang mendukung kubu La Nyalla cs di PSSI, menolak IPL dan mendukung ISL, mendukung PRT Liga Indonesia,  Dan menolak intervensi pihak manapun

• 16 Desember 2011: Pengprov terpecah dua. Yang pro PSSI melakukan acara konsolidasi di Semarang. Sedangkan FPP mengadakan pertemuan di Jakarta yang juga digagas La Nyalla Mattalitti

• 20 Desember 2011:

-Komite Etika ultimatum empat anggota exco untuk melakukan permintaan maaf pada PSSI karena melakukan fitnah personal terhadap Ketua Umum PSSI terkait soal kepemilikan pengelola kompetisi. Tindakan keempat exco yang justru melanggar kesepakatan organisasi dipandang sebagai pelanggaran serius. Bila tidak memenuhi poin keputusan Komite etik, La Nyalla cs diancam dipecat.

FIFA menyatakan bahwa Liga Super Indonesia adalah kompetisi sempalan (breakway) yang tidak diakui PSSI dan FIFA. PSSI diminta FIFA untuk mengambil tindakan agar LSI kembali dibawah control. FIFA mengeluarkan sejumlah poin saran yang di antaranya memberi tenggat pada klub LSI untuk kembali dibawah PSSI. Jika gagal, PSSI diperkenankan menjatuhkan sanksi. Seluruh perangkat FIFA dan pertandingan dilarang keras memimpin LSI. FIFA pun meminta daftar pihak yang terlibat di LSI. FIFA juga menyatakan pemain yang terlibat kompetisi sempalan dilarang bermain di agenda FIFA. PSSI diberi tenggat waktu hingga 22 Maret 2012 untuk menyelesaikan persoalan. Jika tidak, FIFA akan membawa persoalan PSSi ke rapat komite asosiasi untuk dijatuhi kemungkinan sanksi.

• 22 Desember 2011: PSSI bentuk tim rekonsiliasi yang diberi waktu dua minggu untuk melakukan upaya persuasi ke klub LSI untuk kembali ke PSSI.

• 28 Desember: KPSI terbentuk dengan Ketuanya Toni Aprilani dan wakilnya La Nyalla Matalitti. Selain itu, dua eks anggota exco Roberto Rouw dan Erwin Dwi Budiman turut bergabung. KPSI menyatakan mengambilalih kewenangan PSSI selaku otoritas epak bola Indonesia. KPSI juga dihuni oleh eks pengurus Nurdin seperti Gusti Randa dan Hinca Panjaitan. KPSI putuskan gulirkan KLB pada maret 2011.

• 29 Desember 2011: KPSI bersama PT Liga melakukan keterangan pers yang intinya menyatakan 452 anggota PSSI atau lebih dari 2/3 anggota PSSI mendukung KPSI memutar KLB

• 30 Desember 2011: FIFA nyatakan tidak akui KPSI dan meminta PSSI untuk terus mendorong klub kembali ke federasi. Jika tidak, PSSI diminta untuk mengambil tindakan.

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Abdullah Sammy/Wartawan Olahraga Republika

Redaktur: Heri Ruslan

By: Unknown On 20.50

Continue Reading

PSSI dan KPSI ( voleme 2)

• 12 Oktober 2011: PT Liga Prima Indonesia Sportindo (LPIS) menyatakan telah mengikat kerjasama dengan MNC grup selaku pemegang hak siar IPL. PT LPIS mengaku juga telah berunding dengan ANTV tapi urung menghasilkan kesepakatan. Di pihak lain ANTV mengancam menggugat PSSI ke pengadilan akibat tidak menghormati ikatan kerjasama yang berdurasi 10 tahun.

• 13 Oktober 2011: Manager meeting IPL berlangsung ricuh. 14 klub menyatakan menolak ikut IPL dan tetap setia pada PT Liga dan Liga Super Indonesia. Inilah gerakan awal perlawanan klub LSI.

• 14 Oktober 2011: ANTV, PT Liga, dan La Nyalla Mattalitti menyatakan Liga Super Indonesia siap berputar yang diikuti oleh 14 tim di tambah empat tim promosi. La Nyalla mengatakan akan melaporkan Djohar ke FIFA karena memutar IPL

• 15 Oktober: IPL dibuka dengan memainkan laga Persib vs Semen Padang. Hanya 14 klub yang menyatakan ambil diri di kompetisi.

• 27 Oktober 2011: PT Liga Agelar RUPS untuk mempertanggungjawabkan laporan keuangan dan memilih pengurus baru. Harbiansyah Hanafiah dan sahril tahir ditunjuk sebagai petinggi PT Liga yang baru. Tpni Aprilani mengkritik pelaksanaaan RUPS yang seharusnya bisa dilakukan lebih cepat.

• 31 Oktober: PT Liga nyatakan Persib dan Sriwijaya FC bergabung ke LSI dan tinggalkan IPL. Total peserta IPL tinggal 12 klub.

• 1 November 2011: Komite Etika PSSI yang beranggotakan Todung Mulya Lubis, Komarudin Hidayat, Anis Baswedan cs, mengadakan rapat untuk membahas polemik sejumlah pengurus.

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Abdullah Sammy/Wartawan Olahraga Republika

Redaktur: Heri Ruslan

By: Unknown On 20.44

Continue Reading

PSSI dan KPSI ( volume 1)

• 14 September 2011: Anggota Komite Eksekutif PSSI mengancam akan melakukan KLB jika sistem kompetisi Liga Indonesia diubah. Ancaman KLB dilayangkan La Nyalla hanya tiga bulan setelah Djohar Arifin dilantik sebagai Ketua Umum PSSI

• 20 September 2011: PSSI mengumumkan Liga Indonesia tetap diikuti 18 tim hasil kompetisi musim lalu

• 21 September 2011:

-La Nyalla mengusulkan agar orang-orang eks pengurus PSSI Nurdin Halid dimasukkan di struktur kepengurusan PSSI Djohar Arifin. La Nyalla mengusulkan nama Hinca Panjaitan, Djoko Driyono, Tigor Shalom, agar masuk dalam kepengurusan PSSI.

- Rapat komite eksekutif berlangsung di Hotel Sahid mengubah format kompetisi dari 18 tim di tambah enam klub baru. Enam tim ini merupakan tim eks LPI yang dileburkan bersama Liga Super Indonesia dan membentuk kompetisi baru bernama Indonesia Premier League (IPL).

-Keputusan membentuk IPL memecah anggota exco PSSI menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah yang mendukung; Djohar Arifin, Farid Rahman, Sihar Sitorus, Tuti Dau, Mawardi Nurdin, Widodo Santoso, dan Bob Hippy. Yang menolak; La Nyalla Mattalitti, Toni Aprilani, Roberto Rouw, dan Erwin Dwi Budiman.

- Di rapat exco ini juga dihasilkan keputusan soal nasib dualisme klub seperti Persebaya, Persija Jakarta, dan Arema. Exco akhirnya menghasilkan keputusan bulan mengakui Persija versi Bambang Sucipto, Arema versi Muhammad Nur, serta Persebaya hasil koalisi Cholid Goromah dan Wisnu Wardhana. Kesepakatan bulan yang dibuat oleh kubu Djohar dan La Nyalla cs nantinya menghasilkan dualism Persija PIL dan ISL, Arema IPL dan ISL, dan Persebaya IPL dan Persebaya Divisi Utama.

• 23 September 2011: Kepengurusan PSSI diumumkan. Nama-nama eks pengurus lama yang dicalonkan La Nyalla ditolak.

• 25 September 2011: La Nyalla amendeklarasikan gerakan untuk KLB PSSI. Dia merasa keputusna soal sostem kompetisi tidak melibatkannya yang saat itu sedang di luar arena rapat. Pandangan ini dibantah Toni APrilani. Menurutnya, La Nyalla sudah ditunggu kehadirannya, bahkan ditelepon untuk datang. “tidak benar itu. Kita sudah nunggu dia dan telepon dia, tapi tidak ada balasan,” kata Toni saat itu.

• 27 September 2011: Sejumlah perwakilan klub dan eks pengurus PSSI Nurdin Halid seperti eks anggota Komite Eksekutif, Muhammad Zein, Fery Paulus, dan Irawadi Hanafi, berkumpul d sebuah acara di Jakarta. Manajer Persija, Fery Paulus saat itu mengatakan, “Gerakan untuk PSSI? Tunggu tanggal mainnya!,” Menurut fery Paulus, klub LSI akan rapatkan barisan.

• 29 September 2011: Toni Aprilani mulai memperlihatkan sikap penentangan keras terhadap Djohar Arifin karena tidak setuju posisi PT Liga Indonesia sebagai pengelola kompetisi diambil alih PT Liga Prima Indonesia Sportindo.

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Abdullah Sammy/Wartawan Olahraga Republika

Redaktur: Heri Ruslan

By: Unknown On 20.39

Continue Reading

Perseteruan PSSI dan KPSI

• 14 September 2011: Anggota Komite Eksekutif PSSI mengancam akan melakukan KLB jika sistem kompetisi Liga Indonesia diubah. Ancaman KLB dilayangkan La Nyalla hanya tiga bulan setelah Djohar Arifin dilantik sebagai Ketua Umum PSSI

• 20 September 2011: PSSI mengumumkan Liga Indonesia tetap diikuti 18 tim hasil kompetisi musim lalu

• 21 September 2011:

-La Nyalla mengusulkan agar orang-orang eks pengurus PSSI Nurdin Halid dimasukkan di struktur kepengurusan PSSI Djohar Arifin. La Nyalla mengusulkan nama Hinca Panjaitan, Djoko Driyono, Tigor Shalom, agar masuk dalam kepengurusan PSSI.

- Rapat komite eksekutif berlangsung di Hotel Sahid mengubah format kompetisi dari 18 tim di tambah enam klub baru. Enam tim ini merupakan tim eks LPI yang dileburkan bersama Liga Super Indonesia dan membentuk kompetisi baru bernama Indonesia Premier League (IPL).

-Keputusan membentuk IPL memecah anggota exco PSSI menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah yang mendukung; Djohar Arifin, Farid Rahman, Sihar Sitorus, Tuti Dau, Mawardi Nurdin, Widodo Santoso, dan Bob Hippy. Yang menolak; La Nyalla Mattalitti, Toni Aprilani, Roberto Rouw, dan Erwin Dwi Budiman.

- Di rapat exco ini juga dihasilkan keputusan soal nasib dualisme klub seperti Persebaya, Persija Jakarta, dan Arema. Exco akhirnya menghasilkan keputusan bulan mengakui Persija versi Bambang Sucipto, Arema versi Muhammad Nur, serta Persebaya hasil koalisi Cholid Goromah dan Wisnu Wardhana. Kesepakatan bulan yang dibuat oleh kubu Djohar dan La Nyalla cs nantinya menghasilkan dualism Persija PIL dan ISL, Arema IPL dan ISL, dan Persebaya IPL dan Persebaya Divisi Utama.

• 23 September 2011: Kepengurusan PSSI diumumkan. Nama-nama eks pengurus lama yang dicalonkan La Nyalla ditolak.

• 25 September 2011: La Nyalla amendeklarasikan gerakan untuk KLB PSSI. Dia merasa keputusna soal sostem kompetisi tidak melibatkannya yang saat itu sedang di luar arena rapat. Pandangan ini dibantah Toni APrilani. Menurutnya, La Nyalla sudah ditunggu kehadirannya, bahkan ditelepon untuk datang. “tidak benar itu. Kita sudah nunggu dia dan telepon dia, tapi tidak ada balasan,” kata Toni saat itu.

• 27 September 2011: Sejumlah perwakilan klub dan eks pengurus PSSI Nurdin Halid seperti eks anggota Komite Eksekutif, Muhammad Zein, Fery Paulus, dan Irawadi Hanafi, berkumpul d sebuah acara di Jakarta. Manajer Persija, Fery Paulus saat itu mengatakan, “Gerakan untuk PSSI? Tunggu tanggal mainnya!,” Menurut fery Paulus, klub LSI akan rapatkan barisan.

• 29 September 2011: Toni Aprilani mulai memperlihatkan sikap penentangan keras terhadap Djohar Arifin karena tidak setuju posisi PT Liga Indonesia sebagai pengelola kompetisi diambil alih PT Liga Prima Indonesia Sportindo.

• 12 Oktober 2011: PT Liga Prima Indonesia Sportindo (LPIS) menyatakan telah mengikat kerjasama dengan MNC grup selaku pemegang hak siar IPL. PT LPIS mengaku juga telah berunding dengan ANTV tapi urung menghasilkan kesepakatan. Di pihak lain ANTV mengancam menggugat PSSI ke pengadilan akibat tidak menghormati ikatan kerjasama yang berdurasi 10 tahun.

• 13 Oktober 2011: Manager meeting IPL berlangsung ricuh. 14 klub menyatakan menolak ikut IPL dan tetap setia pada PT Liga dan Liga Super Indonesia. Inilah gerakan awal perlawanan klub LSI.

• 14 Oktober 2011: ANTV, PT Liga, dan La Nyalla Mattalitti menyatakan Liga Super Indonesia siap berputar yang diikuti oleh 14 tim di tambah empat tim promosi. La Nyalla mengatakan akan melaporkan Djohar ke FIFA karena memutar IPL

• 15 Oktober: IPL dibuka dengan memainkan laga Persib vs Semen Padang. Hanya 14 klub yang menyatakan ambil diri di kompetisi.

• 27 Oktober 2011: PT Liga Agelar RUPS untuk mempertanggungjawabkan laporan keuangan dan memilih pengurus baru. Harbiansyah Hanafiah dan sahril tahir ditunjuk sebagai petinggi PT Liga yang baru. Tpni Aprilani mengkritik pelaksanaaan RUPS yang seharusnya bisa dilakukan lebih cepat.

• 31 Oktober: PT Liga nyatakan Persib dan Sriwijaya FC bergabung ke LSI dan tinggalkan IPL. Total peserta IPL tinggal 12 klub.

• 1 November 2011: Komite Etika PSSI yang beranggotakan Todung Mulya Lubis, Komarudin Hidayat, Anis Baswedan cs, mengadakan rapat untuk membahas polemik sejumlah pengurus.

• 1 Desember 2011: LSI resmi berputar diikuti 18 klub. PSSI langsung melayangkan surat ke FIFA tentang LSI yang berputar tanpa izin federasi. Dualisme kompetisi dimulai.

• 13 Desember 2011:

-Rahmad darmawan (RD) mundur dari timnas karena merasa gagal memenuhi prestasi di Sea Games. RD juga menyatakan penolakannya terhadap pernyataan Ketua Umum PSSI Djohar Arifin soal pelarangan pemain LSI memperkuat timnas.

 -Komisi Disiplin PSSI menjatuhkan sanksi kepada seluruh tim LSI. Hukuman degradasi dan sanksi pembekuan dijatuhkan.

-FIFA menjawab surat aduan La Nyalla mattalitti soal polemik PSSI. Menurut FIFA kemelut PSSI bisa diselesaikan lewat mediasi dan arbitrase.

• 14 Demeber 2011: Forum Pengprov PSSI (FPP) mengeluarkan 10 pernyataan yang mendukung kubu La Nyalla cs di PSSI, menolak IPL dan mendukung ISL, mendukung PRT Liga Indonesia,  Dan menolak intervensi pihak manapun

16 Desember 2011: Pengprov terpecah dua. Yang pro PSSI melakukan acara konsolidasi di Semarang. Sedangkan FPP mengadakan pertemuan di Jakarta yang juga digagas La Nyalla Mattalitti

• 20 Desember 2011:

-Komite Etika ultimatum empat anggota exco untuk melakukan permintaan maaf pada PSSI karena melakukan fitnah personal terhadap Ketua Umum PSSI terkait soal kepemilikan pengelola kompetisi. Tindakan keempat exco yang justru melanggar kesepakatan organisasi dipandang sebagai pelanggaran serius. Bila tidak memenuhi poin keputusan Komite etik, La Nyalla cs diancam dipecat.

FIFA menyatakan bahwa Liga Super Indonesia adalah kompetisi sempalan (breakway) yang tidak diakui PSSI dan FIFA. PSSI diminta FIFA untuk mengambil tindakan agar LSI kembali dibawah control. FIFA mengeluarkan sejumlah poin saran yang di antaranya memberi tenggat pada klub LSI untuk kembali dibawah PSSI. Jika gagal, PSSI diperkenankan menjatuhkan sanksi. Seluruh perangkat FIFA dan pertandingan dilarang keras memimpin LSI. FIFA pun meminta daftar pihak yang terlibat di LSI. FIFA juga menyatakan pemain yang terlibat kompetisi sempalan dilarang bermain di agenda FIFA. PSSI diberi tenggat waktu hingga 22 Maret 2012 untuk menyelesaikan persoalan. Jika tidak, FIFA akan membawa persoalan PSSi ke rapat komite asosiasi untuk dijatuhi kemungkinan sanksi.

• 22 Desember 2011: PSSI bentuk tim rekonsiliasi yang diberi waktu dua minggu untuk melakukan upaya persuasi ke klub LSI untuk kembali ke PSSI.

• 28 Desember: KPSI terbentuk dengan Ketuanya Toni Aprilani dan wakilnya La Nyalla Matalitti. Selain itu, dua eks anggota exco Roberto Rouw dan Erwin Dwi Budiman turut bergabung. KPSI menyatakan mengambilalih kewenangan PSSI selaku otoritas epak bola Indonesia. KPSI juga dihuni oleh eks pengurus Nurdin seperti Gusti Randa dan Hinca Panjaitan. KPSI putuskan gulirkan KLB pada maret 2011.

• 29 Desember 2011: KPSI bersama PT Liga melakukan keterangan pers yang intinya menyatakan 452 anggota PSSI atau lebih dari 2/3 anggota PSSI mendukung KPSI memutar KLB

• 30 Desember 2011: FIFA nyatakan tidak akui KPSI dan meminta PSSI untuk terus mendorong klub kembali ke federasi. Jika tidak, PSSI diminta untuk mengambil tindakan.

• 2 Januari 2012: KPSI gugat PSSI ke CAS dan FIFA. KPSI meminta CAS menganulir keputusan pemecatan La Nyalla, dan tuntutan KLB. Di pihak lain Persipura juga menggugat PSSI dan AFC prihal pencoretan mereka dari Liga Champions Asia.

• 10 Januari 2012: PSSi melakukan verifikasi surat tuntutan KLB dari Pengprov. PSSi menyatakan klaim 452 dukungan KLB salah karena nyatanya hanya 320 anggota yang menuntut KLB PSSI yang artinya kurang dari 2/3. PSSI nyatakan KLB tidak memenuhi syarat. Sebagai gantinya PSSi akan gelar kongres tahunan pada Maret 2012. KPSI tolak verifikasi PSSI. KLB tetap dicanagkan KPSI.

• 17 Januari 2012: FIFA mendorong Kongres Tahunan PSSI, bukan KLB. FIFA berpatokan pada kongres Bali.

• 2 Februari 2012 Gugatan Persipura atas PSSI dikabulkan CAS lewat putusan sela. Perspiura bermain di LCA

• 8 Februari 2012: PSSI nyatakan kemungkinan akui LSI. KPSI menilai pernytaan PSSI sudah terlambat. KPSI ngotot KLB. Sebelumnya KONI telah pertemukan KPSI dan PSSI untuk rekonsiliasi. KONI mengundang Djohar ARifin Husin dan Nirwan bakrie dalam sebuah pertemuan rekonsiliasi.

• 29 Februari 2011: Timnas Indonesia yang dihuni pemain IPL dibantai Bahrain 0-10. Kekalahan yang langsung menimbulkan kecaman dan dimanfaatkan KPSI. “Kekalahan Indonesia atas Bahrain 10-0 merupakan catatan paling memalukan dalam sejarah sepak bola Indonesia. Kekalahan tersebut dikarenakan, Timnas adalah produk karbitan dari mesin IPL. Agar tidak mencetak sejarah buruk lagi, maka revolusi PSSI adalah harga mati, dan KLB adalah langkah pasti.Djohar dkk monggo silahkan mundur diri dari arena sepak Bola karena kepengurusanya hanya melahirkan petaka Sepak Bola Indonesia,” ungkap La Nyalla.

• Maret 2012:

-KONI bentuk tim kecil rekonsiliasi yang terdiri dari perwakilan PSSI dan KPSI

-Persipura cabut tuntutan ke CAS

• 15 maret 2012: KONI keluarkan Sembilan butir pernyataan yang intinya meminta penyelesaian polemik PSSI diselesaikan dengan mediasi atau arbitrase. Keputusan Arbitrase diminta KONI untuk dipatuhi PSSI dan KPSI. Jika polemik tidak kunjung berakhir, KONI akan ambil alih kenda;I PSSI.

• 16 Maret 2012:

-FIFA nyatakan tidak anggap apa yang dinamakan Kongres KPSI yang akandigelar KPSI 18 maret. FIFA nyatakan hanya mengetahui Kongres Tahunan PSSI di Palangkaraya.  “Harap dicatat, FIFA tidak pernah berpikir hadir dalam kegiatan yang disebut "Kongres KPSI". Kami percaya informasi ini dapat membantu,” tulis Media Departemen FIFA.

-CAS nyatakan tolak gugatan KPSI soal KLB PSWSI. CAS juga menyatakan tidak bisa membatalkan Kongres Tahunan PSSI

• 17 maret 2012: KPSI tidak bergeming dan tetap gulirkan kongres. 10 poin dihasilkan dalam kongres KPSI di antaranya siap menerima sanksi FIFA sebagai solusi penyelesaian polemik.

• 18 Maret 2012: KPSI gulirkan KLB yang akhirnya memilih La Nyalla mattalitti jadi Ketua PSSI baru versi KPSI. Kongres tidak dihadiri satupun [erwakilan AFC atau FIFA

• 18 Maret 2012—PSSI menggelar kongres di palangkaraya yang menghasilkan lima keputusan yang salah satunya mengaku LSI. Pengakuan LSI sebagai respon PSSI dilatarbelakangi solusi untuk menyelesaikan polemik dan menghindari sanksi FIFA untuk persepakbolaan Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Abdullah Sammy/Wartawan Olahraga Republika

By: Unknown On 20.32

Continue Reading

Wacana BNPT Soal Sertifikasi Ulama

DEPOK (voa-islam.com) - Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) kembali membuat resah umat Islam. Sebagai bagian dari program deradikalisasi BNPT menggulirkan wacana sertifikasi terhadap para da'i dan ulama.

"Dengan sertifikasi, maka pemerintah negara tersebut dapat mengukur sejauh mana peran ulama dalam menumbuhkan gerakan radikal sehingga dapat diantisipasi," kata Direktur Deradikalisasi BNPT, Irfan Idris dalam diskusi Sindoradio, Polemik, bertajuk "Teror Tak Kunjung Usai" di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (8/9/2012).

Usulan BNPT itu rupanya ingin meng-copy paste negara Singapura dan Arab Saudi yang menerapkan hal tersebut.

"Pengamatan kami Singapura dan Arab Saudi yang telah melaksanakan deradikalisasi secara efektif," sambungnya.

BNPT sendiri mengaku telah menjalankan program deradikalisasi dengan menggandeng seluruh lapisan masyarakat mulai dari RT/RW hingga pimpinan pondok pesantren. Termasuk juga pelatihan kepada pegawai lapas agar tidak terjadi perekrutan di dalam penjara.

"Kita gandeng semuanya, termasuk pegawai di penjara-penjara," tandasnya.

...Untuk apa sertifikasi seperti ini? Sertifikat ulama ini dari masyarakat, bukan dari pemerintah. Jadi, tidak perlu sertifikasi seperti itu

Sementara itu menanggapi usulan BNPT yang akan melakukan sertifikasi terhadap dai dan ulama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan tegas menolak wacana ini.

Ketua Komisi Fatwa MUI, KH. Ma’ruf Amin menegaskan predikat ulama didapat dari pengakuan masyarakat, bukan pemerintah. Seseorang disebut ulama jika diakui masyarakat.

"Untuk apa sertifikasi seperti ini? Sertifikat ulama ini dari masyarakat, bukan dari pemerintah. Jadi, tidak perlu sertifikasi seperti itu," jelasnya, Sabtu (8/9/2012).

Kyai Ma’ruf, sapaan akrabnya, justru mempertanyakan efektifitas institusi pemerintah yang menanggulangi kasus terorisme.

"MUI menganggap sudah ada institusi pemerintah yang menanggulanginya. Tapi saya tidak tahu institusi itu sekarang efektif atau tidak," sindir Kyai Ma’ruf. [Widad/dtk, rmol]

By: Unknown On 17.23

Continue Reading

MUI Tegaskan Tolak Wacana BNPT Soal Sertifikasi Ulama

DEPOK (voa-islam.com) - Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) kembali membuat resah umat Islam. Sebagai bagian dari program deradikalisasi BNPT menggulirkan wacana sertifikasi terhadap para da'i dan ulama.

"Dengan sertifikasi, maka pemerintah negara tersebut dapat mengukur sejauh mana peran ulama dalam menumbuhkan gerakan radikal sehingga dapat diantisipasi," kata Direktur Deradikalisasi BNPT, Irfan Idris dalam diskusi Sindoradio, Polemik, bertajuk "Teror Tak Kunjung Usai" di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (8/9/2012).

Usulan BNPT itu rupanya ingin meng-copy paste negara Singapura dan Arab Saudi yang menerapkan hal tersebut.

"Pengamatan kami Singapura dan Arab Saudi yang telah melaksanakan deradikalisasi secara efektif," sambungnya.

BNPT sendiri mengaku telah menjalankan program deradikalisasi dengan menggandeng seluruh lapisan masyarakat mulai dari RT/RW hingga pimpinan pondok pesantren. Termasuk juga pelatihan kepada pegawai lapas agar tidak terjadi perekrutan di dalam penjara.

"Kita gandeng semuanya, termasuk pegawai di penjara-penjara," tandasnya.

...Untuk apa sertifikasi seperti ini? Sertifikat ulama ini dari masyarakat, bukan dari pemerintah. Jadi, tidak perlu sertifikasi seperti itu

Sementara itu menanggapi usulan BNPT yang akan melakukan sertifikasi terhadap dai dan ulama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan tegas menolak wacana ini.

Ketua Komisi Fatwa MUI, KH. Ma’ruf Amin menegaskan predikat ulama didapat dari pengakuan masyarakat, bukan pemerintah. Seseorang disebut ulama jika diakui masyarakat.

"Untuk apa sertifikasi seperti ini? Sertifikat ulama ini dari masyarakat, bukan dari pemerintah. Jadi, tidak perlu sertifikasi seperti itu," jelasnya, Sabtu (8/9/2012).

Kyai Ma’ruf, sapaan akrabnya, justru mempertanyakan efektifitas institusi pemerintah yang menanggulangi kasus terorisme.

"MUI menganggap sudah ada institusi pemerintah yang menanggulanginya. Tapi saya tidak tahu institusi itu sekarang efektif atau tidak," sindir Kyai Ma’ruf. [Widad/dtk, rmol]

By: Unknown On 17.19

Continue Reading

FPI: Sertifikasi Ulama itu Pelecehan, Umat Islam Bersiaplah Lawan BNPT

JAKARTA (voa-islam.com) - Selain MUI Pusat yang menolak program sertifikasi ulama yang diwacanakan BNPT, hal senada juga disampaikan oleh Front Pembela Islam (FPI)

Bahkan lebih tegas lagi, menurut Ketua Umum FPI, Habib Rizieq Syihab wacana sertifikasi ulama oleh BNPT merupakan sebuah penghinaan terhadap agama Islam.

"Usulan Sosiolog Unas dan rencana BNPT tentang perlunya sertifikasi ulama dengan motivasi deradikalisasi agama Islam adalah sebuah Penghinaan terhadap ulama, bahkan penistaan terhadap agama Islam. BNPT sudah kebablasan, mereka tidak paham kesucian agama Islam dan mereka tidak tahu kemuliaan Ulamanya,” tegas Habib Rizieq dalam pesan singkat yang diterima redaksi voa-islam.com, Sabtu (8/9/2012).

...rencana BNPT tentang perlunya sertifikasi ulama dengan motivasi deradikalisasi agama Islam adalah sebuah Penghinaan terhadap ulama, bahkan penistaan terhadap agama Islam

Habib Rizieq menilai program tersebut adalah bukti jika BNPT ingin memposisikan Islam dan ulamanya sebagai musuh.

“BNPT ingin memposisikan Islam dan ulamanya sebagai musuh. Sehingga mereka ingin mempunyai justifikasi dan legitimasi untuk ‘mengerjai’ Islam dan ulamanya,” imbuhnya.

...saya serukan kepada segenap umat Islam untuk siapkan diri melawan BNPT dan Densus 88 jika mereka menjadikan Islam dan ulamanya sebagai musuh

Untuk itu, Ketua Umum FPI tersebut menyerukan kepada seluruh umat Islam agar menolak ide gila BNPT serta bersiap melawan BNPT dan Densus 88 jika mereka memposisikan Islam dan ulamanya sebagai musuh.

“Saya serukan kepada segenap ulama untuk menolak keras usulan gila dan rencana edan tersebut. Dan saya serukan kepada segenap umat Islam untuk siapkan diri melawan BNPT dan Densus 88 jika mereka menjadikan Islam dan ulamanya sebagai musuh. ‘Isy kariman aw mut syahidan (hidup mulia atau mati syahid),” seru Habib Rizieq ditutup dengan takbir. [Ahmed Widad]

By: Unknown On 17.14

Continue Reading

Cegah Ajaran Radikal, BNPT Usul Sertifikasi Pemuka Agama

Jakarta Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) menilai, sertifikasi da'i dan ustad adalah salah satu cara mencegah ajaran radikal. Hal itu sudah dilakukan oleh negara Singapura dan Arab Saudi.

"Dengan sertifikasi, maka pemerintah negara tersebut dapat mengukur sejauh mana peran ulama dalam menumbuhkan gerakan radikal sehingga dapat diantisipasi,"kata Direktur Deradikalisasi BNPT, Irfan Idris dalam diskusi Sindoradiao, Polemik, bertajuk "Teror Tak Kunjung Usai" di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (8/9/2012).

BNPT sendiri, sudah melakukan pengamatan langsung ke dua negara tersebut. Hasilnya, kedua negara tersebut mampu menekan ajaran radikal.

"Pengamatan kami Singapura dan Arab Saudi yang telah melaksanakan deradikalisasi secara efektif," sambungnya.

BNPT sendiri, sekarang sudah melakukan aksi pencegahan ajaran radikan dengan menggandeng seluruh lapisan masyarakat mulai dari RT/RW hingga pimpinan pondok pesantren. Termasuk juga pelatihan kepada pegawai lapas agar tidak terjadi perekrutan pelaku aksi teror di dalam penjara.

"Kita gandeng semuanya, termasuk pegawai di penjara-penjara," tandasnya.

 
 

 sebagian jalan sudah di tempuh oleh aparat untuk menangkal aksi tersebut.

sekarang bagianya para blogger dan pengguna internet (bermacam jenis pengguna) untuk membantu aparat menjaga supaya tidak tambah melebar kemana-mana, walaupun di dunia internet sudak tidak terhitung lagi aksi-aksi seperti itu.

contohnya: virus-virus komputer bertebaran dan melayang tak tentu arah, bisa menyerang pengguna di mana-mana.

Marilah kita jaga apa yang ada di depan kita, supaya bisa ngeblog dan browsing dengan aman. 

Samping kita, supaya kita tidak terganggu dengan suara-suara yang mengganggu konsentrasi kita menulis artikel. 

Daerah kita, supaya kita tidak terganggu dengan lemahnya sinyal operator. 

Terlebih negara kita supaya aman, supaya situs-situs yang kita sukai tetap aman dan tidak terblokir.

By: Unknown On 22.50

Continue Reading

Ketua PBNU: SBY Janji Perhatikan Madura Pascapenyerangan

Jakarta Presiden SBY berjanji akan memberi perhatian lebih ke Madura pascapenyerangan warga terhadap komunitas Syiah di Sampang, Madura. Janji itu disampaikan presiden kepada Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siroj dan jajarannya.

"Alhamdulillah, presiden sepakat apa yang terjadi di Sampang adalah murni kriminal. Presiden juga menjanjikan akan secara khusus memperhatikan Madura dalam dua tahun ke depan," kata Said dalam siaran pers yang diterima detiksurabaya.com, Selasa (28/8/2012).

Dalam pertemuan tersebut, PBNU juga mendesak agar presiden memerintahkan kepolisian, untuk bertindak tegas dalam menangani kasus penyerangan warga Islam Syiah di Sampang, Madura. Pelaku penyerangan harus ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam pertemuan di Ruang Cenderawasih, Istana Kepresidenan itu, Said didampingi Sekretaris Jenderal PBNU H Marsudi Syuhud; Rais Syuriyah PBNU, KH Masdar Farid Mas'udi; KH Saifudin Amsir dan KH Artani Hasbi. Turut serta dalam rombongan adalah panitia Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama.

Diberitakan sebelumnya, PBNU mengutuk kembali terulangnya penyerangan terhadap warga Islam Syiah di Nangkernang, Sampang, Madura, Jawa Timur, hingga mengakibatkan tewasnya satu orang pengikut syiah dan beberapa di antaranya luka. Peristiwa tersebut dinilai sebagai kriminal murni, dan aparat penegak hukum didesak dapat menjalankan tugas penegakan dengan baik.

"Saya melihat (kejadian) itu sebagai kriminal murni, karena dakwah tidak dibenarkan kalau sampai harus saling melukai, apalagi saling bunuh. Oleh karenanya aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, harus bisa bertindak sesuai dengan hukum yang ada," tambah Said.

 Terkait tudingan sejumlah pihak jika Syiah adalah aliran sesat, NU tidak sependapat jika penyelesaiannya dilakukan melalui jalan kekerasan.

"NU dengan Syiah jelas beda, terlebih dengan Ahmadiyah, jelas berbeda. Tapi, dalam pergaulan kami menolak adanya kekerasan, karena ajakan berubah itu ada metodenya. Dakwah, diskusi yang bermartabat, dan itu semua yang selama ini kami lakukan," tandas Said.

Imam Wahyudiyanta - detikNews

By: Unknown On 23.50

Continue Reading

SARA ooohhh SARA

Jakarta Di tengah menunggu putaran kedua pilgub DKI Jakarta 2012 yang akan diselenggarakan pada 20 September mendatang, bisa jadi tim sukses pasangan Jokowi-Ahok dipusingkan dengan isu SARA yang demikian gencarnya. Isu SARA yang paling menohok dan sempat diurus Panwaslu DKI Jakarta adalah yang dilontarkan oleh Raja Dangdut, Rhoma Irama; serta video di Youtube tentang Koboi Cina Pimpin Jakarta yang membuat pemerintah pusat ikut turun tangan meredam masalah itu. Bila isu SARA tak dibendung dan dicegah maka bisa berakibat pada menurunnya perolehan suara Jokowi-Ahok pada putaran kedua.

Isu SARA terjadi bukan saat di pilkada Jakarta saja namun terjadi di mana-mana, bahkan di Amerika Serikat pun juga terjadi. SARA ini bertujuan untuk menciptakan negative campaign, bahkan black campaign agar sang calon tersudut, menimbulkan kebencian dari masyarakat, dengan tujuan akhir kalah dalam pemilu bahkan kalau bisa mundur sebelum hari pemilihan.

 Dulu saat pilkada Bali 2008, salah satu cagub, I Gde Winasa, juga disudutkan dengan isu-isu SARA. Bupati Jembrana, Bali, itu dituduh telah beragama Islam. Tuduhan itu semakin menguat sebab dirinya didukung oleh PKS. Entah karena isu SARA atau memang elektabilitasnya rendah, akhirnya I Gde Winasa gagal memenangi pilkada. Tak hanya itu, dalam pemilu mahasiswa di sebuah universitas di Bali, kemenangan seorang mahasiswa dari Fakultas Pertanian dibatalkan. Pembatalan itu karena pemenang dituduh berasal dari organisasi mahasiswa Islam, padahal ia secara sah adalah mahasiswa universitas tersebut.

 SARA sangat efektif dihembuskan untuk negative campaign atau black campaign sebab masalah ini sangat sensitif. Konteks SARA bisa membedakan antara aku dan kamu, kita dan mereka, pribumi dan non pribumi, penduduk asli dan pendatang, Islam dan non-Islam. SARA bila tidak dikendalikan, bentuk dan sifatnya akan diametral atau saling berhadap-hadapan. Isu SARA ini dihembuskan untuk mengingatkan kepada masyarakat bahwa kita harus bersatu dalam identitas yang sama untuk menghadapi dia atau mereka yang bukan bagian dari kita.

Harus diakui masalah SARA ini sebenarnya mampu memprovokasi dan mengagitasi kegairahan seseorang untuk berbuat sesuatu. Misalnya mungkin karena untuk mendukung Ahok, puluhan etnis China di Kelapa Gading, Jakarta Utara, marah-marah di TPS karena tidak terdaftar dalam DPT meski mereka mengaku sudah mendaftar beberapa hari sebelumnya. Kalau bukan Ahok mungkin mereka tidak terlalu pusing dengan pilkada. Pun demikian semua pasangan mendekati etnis masing-masing, seperti Alex Noerdin menemui paguyuban orang Sumatera Selatan, Cawagub Nono Sampoerno serta Didik J. Rachbini mendekati etnis Madura, Jokowi dan Hidayat Nurwahid mendekati etnis Jawa, yang berada di Jakarta.

Isu SARA di masyarakat direspon dengan berbagai kadar, ada yang langsung terpengaruh dan langsung berubah pikiran dari mendukung menjadi membenci. Ada yang berubah pada posisi netral, dari mendukung menjadi abstain. Ada pula yang tidak terpengaruh, isu-isu itu dianggap angin lalu, masuk telinga kanan keluar telinga kiri.

 Isu-isu SARA ini berkembang sebenarnya bukan untuk menjaga identitas etnis, agama, dan ras namun untuk kepentingan salah satu pihak. Sebenarnya pihak yang diisukan atau disudutkan dengan masalah SARA itu masih menjadi bagian dari kita, misalnya masih sesuku dan sebangsa. Namun karena ada unsur-unsur yang tidak dimiliki oleh calon dari sebuah komunitas yang besar, maka kelemahannya itu dibesar-besarkan. Isu SARA ini dihembuskan biasanya menerpa pada calon-calon yang memiliki elektabilitas kuat dan memiliki peluang menang yang tinggi.

Lalu bagaimana efektivitas isu SARA itu sendiri? Kalau dicermati dengan kemenangan Presiden Barack Obama dalam US election 08, bahwa masyarakat yang cerdas dan tingkat kemapanan ekonomi yang mapan, mereka akan lebih kedap dengan isu-isu yang sifatnya rasialis. Meski Obama saat itu diisukan beragama Islam dan keturunan kulit hitam, tidak membuat masyarakat Amerika berubah pikiran.

Masyarakat Amerika dalam memilih presiden tidak melihat secara penuh siapa orangnya, tetapi melihat secara penuh apa programnya. Bisa jadi orang berduyun-duyun memilih Obama karena programnya dinilai lebih bagus. Bahkan kebijakan Obama melewati batas-batas yang ada seperti mendukung pembangunan masjid di bekas reruntuhan WTC serta mendukung pernikahan sejenis.

Agar di masyarakat kita tidak termakan dengan isu-isu SARA, maka perlu membangun kecerdasan masyarakat dan meningkatkan taraf kehidupan ekonomi. Dengan kecerdasannya itulah maka masyarakat secara rasional bisa memilih mana pemimpin yang benar-benar mampu dan dengan kemapanan ekonomi mereka tidak tergoda dengan money politics yang manfaatnya sesaat.
 Meski kita belum pada taraf seperti paparan di atas, toh isu-isu SARA tidak kuat-kuat amat, bahkan tak mampu menjungkalkan calon yang disudutkan. Pada tahun 1999 misalnya, PDIP dan Megawati diisukan dengan beragam masalah SARA, namun partainya dalam pemilu mampu mendulang suara yang tinggi.

Pun demikian bila kita melihat pilkada di Kalimantan Tengah, ternyata isu SARA tak mampu berkembang. Umat Islam di provinsi itu yang mencapai 69,67 persen, namun gubernurnya, Agustin Teras Narang beragama Kristen Protestan. Pun demikian di Kalimantan Barat, dengan umat Islam mencapai 57,6 persen, namun gubernurnya, Cornelis, beragama Katolik. Juga demikian dengan Belitung Timur yang pernah dipimpin Ahok. Di tengah masyarakat yang mayoritas Muslim, Ahok yang beragama Kristen pernah menjadi bupati di daerah itu.



*) Ardi Winangun adalah pengamat politik.

By: Unknown On 23.03

Continue Reading